brat ipoh :D

Latest News

Politisi PKS Belum Puas Pada Rekomendasi TGPF Mesuji

JAKARTA - Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), diduga ada yang direkayasa dengan keterkaitan pihak polisi. Awalnya, polisi menyatakan bahwa Made Aste dan Nyoman Sumarte ditembak saat kerusuhan lantaran keduanya melawan aparat dengan senjata tajam. Bila sekarang terbukti sebaliknya harus dilakukan pengusutan hingga tuntas, jangan sampai dibiarkan.
"Bila memang senjata tajam tersebut dipegang setelah mereka meregang nyawa, ini kebangetan. Lantas dimana profesionalisme polisi, sudah nggak zamannya lagi ada rekaya kasus seperti ini. Bila aparat tak bisa profesional, rakyat akan sulit percaya, mereka lebih cenderung main hakim sendiri," kata politisi PKS Aboebakar Alhabsy, Senin (23/01/2012).
Dikatakan, Bila Made Aste tewas ditembak Brigadir Satu Septiawan, namun tanggung jawab rekayasa kasus tak hanya ditimpakan padanya. Menurut Aboebakar memang pertanggungjawaban penghilangan nyawa harus dia terima, namun upaya rekayasa kasus ini, dapat diikuti oleh semua aparat yang turun.
"Sejak awal saya memiliki keraguan atas pembentukan tim ini, karena sifatnya yang ad hoc dan hanya sebagai pemadam kebakaran. Saya heran kenapa pemerintah tidak memanfaatkan saja instrumen yang sudah ada semisal Komnas HAM, Polri ataupun BPN," kata Aboebakar lagi.
Rekomendasi yang dikeluarkan TGPF dianggap kurang subtantif, bahkan beberapa diantaranya, dianggap kurang tepat. Misalkan, soal adanya aliran dana ke aparat.
Rekomendasi juga belum menyentuh perusahaan yang terlibat, TGPF hanya berani menyebut supaya menghilangkan jasa keamanan swasta. Namun, imbuhnya lagi, TGPF sama sekali tidak menyentuh perusahaan yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung dan sekaligus menggagas keamanan swasta tersebut.
Rekomendasi yang diberikan oleh TGPF, lanjut Aboebakar, hanya seputar akibat dari konflik Mesuji saja, memberikan pengobatan, membantu pendidikan anak korban ataupun memberikan perlindungan para saksi. Sama sekali belum disinggung tentang subtansi persoalannya, sengketa pertanahan yang akhirnya memicu konflik.
"Seharusnya TGPF melakukan legal due diligence (uji tuntas) mengenai perolehan hak atas tanah yang diklaim perusahaan. Paling tidak, dapat terungkap kejelasan mengenai duduk perkara masalah ini," katanya lagi. (tribunnews/yat)
no image
  • Open ID Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a comment

komentar anda...

Top